“Membayar Angsuran Hutang Kedaulatan Energi Nasional”

Tahun 2014 menjadi momen bersejarah bagi Republik Indonesia dimana akan terjadi transisi kepemimpinan nasional. Mahasiswa sebagai agen perubahan tentu memiliki kewajiban mengambil peran dalam proses transisi kepemimpinan di republik ini, banyak hal yang diberikan oleh mahasiswa mulai dari pencerdasan kepada masyarakat, kontrak politik kepada calon pemimpin, sumbangsi gagasan untuk Indonesia 5 tahun kedepan hingga pengawalan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

            Tepat 21 Agustus 2014 Mahkamah Konstitusi memutuskan keabsahan dari hasil Pemilu 2014 dimana pasangan Bapak Ir. Joko Widodo dan H, M. Jusuf Kalla sebagai pemenang Pemilu 2014. Dengan hasil tersebut Tugas Berat dalam membangun Republik ini segera disandarkan kepada dua putra terbaik bangsa tersebut. Menyoroti gagasan, visi-misi, dan janji-janji yang beliau sampaikan ketika masa kampanye penulis mengambil kesimpulan bahwa kedua pasangan ini mengangkat konsep pengembangan sumber daya manusia dengan tagline “revolusi mental”, untuk menguatkan hal tersebut ada Sembilan agenda prioritas yang akan dilakukan salah satunya adalah Kedaulatan Energi dengan melakukan Nasionalisasi Migas, Optimalisasi Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengembangan Energi terbarukan.

Kekayaan sumber energi di Indonesia

Indonesia adalah Negara yang memiliki kekayaan energi luar biasa, Daratan Indonesia adalah sepuluh daratan terbesar di dunia dimana di dalamnya terdapat tambang batu bara yang melimpah, kekayaan hutan sebagai modal membentuk energi terbarukan berbasis bioenergi, belum lagi gunung api sebagai sumber energi geothermal. Berbicara kekayaan lautnya Indonesia adalah Negara dengan panjang pantai terpanjang ke dua di dunia (aulia,2014), dimana didalamnya kekayaan alam melimpah yang salah satunya adalah minyak dan gas alam.

Namun minimnya sumber daya manusia dalam mengelola kekayaan tersebut membuat keran-keran investasi terbuka bagi perusahaan asing. Perusaan-perusahaan besar dengan bermodalkan tenaga ahli dan alat yang sangat mendukung datang untuk memanen kekayaan energi tersebut. Dilematis memang ketika kita berbicara tentang eksplorasi hasil alam terutama tambang dan migas. Proses eksplorasi migas bagaikan taruhan berjudi dimana modal yang dipasang amatlah besar dengan satuan Triliun Rupiah, dean waktu yang berproses biasanya dua sampai tiga bulan. Ketika eksplorasi tidak mendapatkan apa yang diinginkan atau kata lain proses eksplorasi gagal maka uang triliunan rupiah tidak akan menghasilkan apapun berbeda ketika eksplorasi berhasil, keuntungan berlipat-lipat pun diperoleh, itulah yang menjadi dasar pemerintah tidak berani eksplorasi dengan perusahaan nasional karena masih kurang yakin dengan sumber daya manusia dan alat pendukungnya. Ketakutan akan kerugian membuat pemerintah lebih memilih investor asing yang keuntungannya sudah pasti dijamin, ketika perusahaan asing gagal mengeksplor pemerintah tidak menanggung kerugian, dan ketika berhasil pemerintah mendapatkan keuntungan pula dari perusahaan asing tersebut. Belum lagi energi geothermal yang baru-baru ini “booming” mengingat Indonesia memiliki puluhan gunung aktif dan ini menjadi target perusahaan asing dalam berinvestasi. Kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia masih belum mencapai kedaulatan sepenuhnya terutama di bidang energi.

Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian untuk mencapai Kedaulatan Energi Nasional

“Kekayaan terbesar sebuah bangsa adalah manusianya bukan sumber daya alamnya” (anies baswedan)

            Membedah Visi misi dan program aksi pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian” menjadi kalimat yang digaungkan, sejak awal tim pemenangan Jokowi memang lebih fokus terhadap sumber daya manusia Indonesia. Berdaulat, mandiri dan berkepribadian menjadi tiga kata yang dapat disatukan menjadi makna besar, Aksi nyata yang dilakukan dalam mencapai kedaulatan energi adalah Nasionalisasi Kekayaan Alam. Sudah bukan rahasia umum lagi hampir 75 % blok migas di Indonesia dikuasai oleh asing (faisal yusra,2013). Kita kembali berbicara manusia Indonesia, apakah negeri ini mandul dalam melahirkan orang hebat ? Tidak, orang hebat melimpah di negeri ini, namun sayang mereka terkekang akan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah korup. Harapan besar menanti pasangan Jokowi-JK hendaknya visi-misi yang tertulis tidak hanya sebatas hipokrisi dan slogan-slogan namun lebih ke aksi nyata. Presiden terpilih Bapak Joko Widodo bisa banyak belajar dari Hugo Chavez saat memimpin Venezuela yang mampu merealisasikan nasionalisasi migas di negaranya, bagaimana saat itu satu per satu blok migas Venezuela terlepas dari kapitalis asing dan dikelola oleh perusahaan nasional. Harapan banyak rakyat, Indonesia mampu melakukan nasionalisasi migas seperti yang dilakukab Chavez di Venezuela,  Aksi nyata mewujudkan Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepbribadian adalah salah satu langkah nyata mencapai Kedaulatan Energi Nasional. Besar Harapan sumber kekayaan alam negeri yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Transformasi Bahan Bakar Minyak menuju Bahan Bakar Gas

sekali lagi kita berpatok kepada 42 halaman Visi misi, aksi nyata dan Sembilan agenda prioritas pasangan Jokowi-JK. Pemerintahan lima tahun kedepan akan lebih fokus terhadap optimalisasi Batu bara sebagai bahan bakar, mengingat cadangan minyak Indonesia semakin menipis bahkan hanya bisa dimanfaatkan sekitar 11,2 tahun kedepan (Iwa Garniwa). Salah satu Solusi yang ditawarkan oleh pasangan terpilih adalah transformasi bahan bakar dari minyak menjadi gas sebagai bahan bakar transportasi diyakini akan mengurangi subsidi BBM sekitar 60 triliun rupiah. Batu bara menjadi bahan bakar yang dapat dikonversi menjadi bahan bakar gas, dalam Sembilan agenda prioritas pasangan jokowi-jk disebutkan penguatan batu bara dan gas untuk meningkatkan produksi listrik dalam negeri.

            Mentri ESDM Purnomo Yusdiantoro dalam acara Presentasi Hasil Kerjasama Studi Sumber daya dan Cadangan Batubara di Indonesia, Kamis (19/4/2014), di Jakarta menyebutkan cadangan batu bara Indonesia meningkat mencapai  65.4 miliar ton, sebuah angka yang menggembirakan dan tentunya menjadi potensi dalam menyambut cita-cita dari Presiden terpilih Joko Widodo untuk mengoptimalkan batu bara. Optimalisasi batubara tentunya sangat mendukung kebutuhan energi nasional. Namun yang menjadi tugas berat adalah limbah hasil pengolahan batubara jika pemerintah benar-benar mengoptimalkan batu bara. Jika memang pemerintah pusat focus terhadap transformasi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG) tentu BBM hanya menjadi bahan bakar kendaraan, disini juga perlu menyoroti kebijakan distribusi BBM, optimalisasi BBM bersubsidi memang harus dilaksanakan mengingat cadangan minyak bumi kian menipis. Hanya masyarakat kurang mampu yang seharusnya menerima subsidi BBM.

Indonesia Hebat 2014-2019 dalam mencapai kedaulatan energi nasional

Sejak awal kita mengkaji Visi Misi dari Presiden terpilih Bapak Joko Widodo, ada tiga langkah nyata yang akan dilakukan pemerintahan kedepan dalam mencapai kedaulatan energi nasional diantaranya ; Transformasi Bahan Bakar Minyak menuju Bahan Bakar Gas, Nasionalisasi Migas untuk mencapai kedaulatan dan Pengembangan Energi terbarukan. Langkah kongkrit yang sangat serius dilakukan nantinya adalah Optimalisasi Batu Bara dalam memenuhi kebutuhan Energi Nasional, potensi batu bara memang terlihat lebih dibandingkan migas dan panas bumi, batu bara Indonesia memiliki cadangan yang melimpah, optimalisasi batu bara tentu akan memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga dan industry serta menyokong pemenuhan energi di sektor transportasi, disisi lain pemerintah harus siap mengawal limbah yang dihasilkan batu bara, jika memang batu bara menjadi fokusan utama, sudah barang tentu 5 tahun kedepan perkembangan nuklir di Indonesia sangat minim, disisi lain energi terbarukan seperti bioenergi dan panas bumi hanya menjadi pengembangan riset skala mini.

Meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi migas di dalam dan diluar negeri menjadi salah satu janji yang tertulis dalam Visi Misi Jokowi-JK, kalimat tersebut menarik dikaji dengan cita-cita besar dari kedua pasangan ini yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Kedaulatan dan kemandirian menjadi kata kunci dalam mengawal proses peningkatan eksplorasi dan eksploitasi migas, 75 % blok migas masih dikuasai asing, 5 tahun kedepan jika persentase industry asing meningkat dalam hal menguasai blok migas maka pemerintahan Jokowi-JK dianggap gagal dan tak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan tentang kedaulatan, kemandirian dan kepribadian bangsa Indonesia. Seperti yang dikatakan di atas Cadangan minyak di Indonesia semakin menipis dan hanya mampu dimanfaatkan 11,2 tahun kedepan. Pemerintah dituntut mengambil peran dalam mengatasi masalah ini, ketika eksplorasi dan eksploitasi migas semakin ditingkatkan maka semakin kering lah sumur-sumur minyak negeri ini, subsidi BBM yang sangat besar rencananya akan dioptimalkan terhadap masyarakat kecil, bisa dipastikan BBM akan naik di dalam pemerintahan 5 tahun kedepan, namun bisa dipertahankan dengan harga standar dengan cara pengawalan agar distribusi BBM benar-benar tepat sasaran.

Harapan besar bangsa Indonesia akan dititipkan di bahu putra terbaik bangsa, Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla, Indonesia masih belum mencapai kedaulatan di bidang energi padahal Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, memang benar ketika dikatakan kekayaan terbesar sebuah Negara adalah sumber daya manusianya tapi ketika sebuah Negara memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia tentu Negara tersebut akan menjadi Negara yang kuat yang mampu memimpin dunia, Kemerdekaan adalah hutang yang harus diangsur, 5 tahun kedepan bapak Jokowi dan JK menjadi pionir utama dalam mengangsur hutang-hutang kemerdekan tersebut, sebagai masyarakat tentu kita punya tugas dalam melunasi hutang kemerdekaan, dimulai dari diri sendiri, lingkungan hingga komunitas yang lebih besar kita bangun Indonesia untuk mencapai 100% kemerdekaan di tahun 2045.